Dishub Meledak Bumah, Tak Tahu Menahu Capaian PAD Dan jumlah Pelabuhan Se Kabupaten Sampang

Metro Nusantara News - Sampang, – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang, Raden Chalilurachman, M.Si, menjadi sorotan publik usai mengaku tidak mengetahui jumlah pelabuhan yang dikelola instansinya sendiri. 

Pernyataan itu disampaikan dalam audiensi publik bersama LSM LASBANDRA dan jajaran Pemkab Sampang, Kamis (1/8), di Aula Mini Pemda.

Chalil mengaku belum menguasai data tersebut meski telah menjabat selama delapan bulan sebagai Kadishub.

“Mohon maaf, saya baru delapan bulan menjabat… saya tidak tahu berapa jumlah pelabuhan yang dikelola Dishub,” ujar Chalil dalam forum tersebut.

Pernyataan itu memicu kekecewaan dari sejumlah peserta audiensi, padahal forum tersebut digelar untuk membahas dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelabuhan, termasuk isu dugaan pungutan liar (pungli) di lapangan.

Alih-alih memberikan penjelasan, Chalil justru melempar tanggung jawab kepada bawahannya.

“Kami akan hadirkan Kabid Laut untuk menjelaskan jumlah pelabuhan dan data PAD-nya,” katanya.

Respon tersebut dinilai tak memadai oleh peserta audiensi, termasuk dari unsur Pemkab sendiri, kepala Bagian Hukum Setda Sampang, Nasrul Hidayat, mempertanyakan ketidaksiapan Chalil dalam menyampaikan data dan menjawab isu strategis.

“Kalau soal kebocoran PAD dan dugaan pungli, mestinya Dishub sudah siapkan datanya. Bukan datang dengan tangan kosong lalu minta waktu lagi,” ujar Nasrul.

Minimnya penguasaan data oleh Kadishub dinilai memperkuat dugaan bahwa sektor pelabuhan di Sampang belum dikelola secara maksimal dan transparan. Forum publik yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi justru membuka potret buram pengelolaan birokrasi.

Beberapa peserta audiensi bahkan menyebut Chalil lebih sibuk membangun citra politik dibanding melakukan pembenahan internal. Nama Chalil sebelumnya sempat disebut sebagai salah satu calon kuat Sekda Kabupaten Sampang.

Pengamat kebijakan publik menilai pernyataan Chalil dapat menjadi indikator lemahnya kontrol dan manajemen informasi di lingkup dinas teknis.

“Reformasi birokrasi yang digaungkan tidak akan berarti apa-apa tanpa penguasaan data dan komitmen pada transparansi. Ini soal leadership,” ujar salah satu peserta audiensi.