Polri Tunda Pelaksanaan Operasi Patuh 2026 di Seluruh Indonesia guna Jaga Stabilitas Persepsi Publik
Jabotabek 
Metronusantaranews.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi memutuskan untuk menunda pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang sedianya dijadwalkan berlangsung serentak pada 8 hingga 21 Juni 2026. Penundaan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis internal dan akan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan atau sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Mabes Polri.
Keputusan penting tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri Nomor STR/1380/VI/OPS.1.3./2026 tertanggal 7 Juni 2026. Surat yang ditandatangani oleh Waastama Irjen Laksana atas nama Kapolri ini telah instruksikan kepada seluruh jajaran Kapolda di seluruh wilayah Indonesia untuk segera dipedomani dan disosialisasikan hingga tingkat Polres.
Penundaan ini merujuk pada Nota Dinas Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. Sebelumnya, Operasi Patuh 2026 direncanakan akan menitikberatkan pada penegakan hukum berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan kedisiplinan pengendara.
Meskipun agenda besar operasi ini ditunda, Polri menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh kendor. Seluruh jajaran kepolisian tetap diinstruksikan untuk meningkatkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Langkah ini meliputi pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan, hingga patroli rutin guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Selain itu, program-program humanis seperti pelayanan simpatik dan "Polantas Menyapa" tetap dijalankan sebagai upaya mengedepankan sisi edukatif dan kehadiran Polri di tengah-tengah aktivitas masyarakat. Optimalisasi kegiatan rutin ini diharapkan tetap mampu memberikan rasa aman sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara kepolisian dan warga.
Menariknya, di balik alasan teknis operasional, terdapat pertimbangan mengenai citra institusi. Sumber internal Polri menyebutkan bahwa penundaan ini berkaitan erat dengan upaya menjaga sentimen positif masyarakat.
“Ada kekhawatiran bahwa stabilitas persepsi positif publik terhadap citra dan kinerja Polri dapat terganggu jika Operasi Patuh dilaksanakan saat ini. Oleh karena itu, langkah preventif diambil agar fokus tetap pada pelayanan yang bersifat simpatik dan pengayoman,” ungkap sumber tersebut.
Dengan adanya kebijakan ini, seluruh Kapolda diminta untuk memastikan tidak ada jajaran di tingkat bawah yang menjalankan operasi secara mandiri sebelum ada instruksi terbaru, demi memastikan keseragaman tindakan kepolisian di seluruh wilayah hukum Indonesia.
