DPRK Langsa “Bungkam” Soal Air PDAM Mati, Tapi Sigap Dukung Penggusuran Lapak Pedagang

MetroNusantaraNews.com | Langsa - Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa kembali menjadi sorotan tajam publik. Di tengah keluhan warga yang berulang kali mengeluhkan matinya distribusi air dari PDAM, lembaga legislatif tersebut justru dinilai memilih diam tanpa langkah nyata.

Ironisnya, ketika isu penggusuran lapak pedagang buah jalan bekas Rel Kereta Api mencuat, DPRK Langsa justru terlihat sigap memberi dukungan kepada Satpol PP Kota Langsa. Perbedaan sikap ini memicu kekecewaan warga yang menilai wakil rakyat tidak berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Keluhan terkait macetnya aliran air PDAM bukan hal baru. Bahkan, pada momen-momen penting seperti hari raya, sejumlah wilayah di Langsa dilaporkan mengalami krisis air bersih. Kondisi ini tentu sangat meresahkan, mengingat air merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar.

“Kalau air mati, kami harus beli. Biaya bertambah, hidup makin susah. Tapi tidak ada respon serius dari DPRK,” ujar salah seorang warga Langsa Timur dengan nada kecewa, Minggu (22/3/2026).

Namun di sisi lain, saat muncul penertiban dan penggusuran lapak pedagang buah, DPRK Langsa justru terkesan cepat mengambil posisi. Dukungan terhadap langkah penggusuran itu dinilai tanpa mempertimbangkan dampak sosial terhadap pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut.

Warga menilai, sikap kontras ini mencerminkan adanya ketimpangan prioritas dalam tubuh DPRK Langsa. Di satu sisi, persoalan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak terabaikan, sementara kebijakan yang berpotensi menekan ekonomi rakyat kecil justru mendapat dukungan.

“Ini soal keberpihakan. Ketika air mati, itu krisis. Tapi kenapa tidak ada dorongan kuat dari DPRK? Sementara penggusuran cepat sekali direspons,” ujarnya.

Hingga kini, belum terlihat langkah konkret DPRK Langsa untuk memanggil pihak PDAM, melakukan evaluasi menyeluruh, atau setidaknya memberikan tekanan agar pelayanan air kembali normal. Ketiadaan sikap tegas ini semakin memperkuat anggapan bahwa DPRK kehilangan sensitivitas terhadap penderitaan masyarakat.

Warga pun berharap DPRK Langsa segera keluar dari “diamnya” dan mulai menunjukkan keberpihakan nyata. Sebab, bagi masyarakat, air bukan sekadar layanan—melainkan kebutuhan hidup yang mendesak, jauh lebih penting dibanding polemik penggusuran.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap DPRK Langsa akan semakin tergerus. Sebuah ironi bagi lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.(FAHRID) Kaperwil Aceh