Badan Jalan Dikuasai Truk Fuso, Proyek Huntara di Aceh Tamiang Bikin Puluhan Kendaraan Terjebak Macet Berjam -Jam

MetroNusantaraNews.com, Aceh Tamiang – Proyek pembangunan hunian sementara (huntara) pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang Tepat nya di Kampung Tanah Terban Kecamatan Karang Baru, Rabu (31/12/2025) justru berubah menjadi sumber petaka baru bagi masyarakat. Aktivitas proyek yang dikerjakan oleh Danantara Indonesia memicu kemacetan parah hingga berjam-jam, setelah sejumlah truk fuso dan alat berat nekat didirikan tepat di badan jalan utama tanpa pengaturan yang jelas.

Kemacetan panjang tak terhindarkan. Antrean kendaraan dilaporkan mengular hingga puluhan kilometer, terutama pada jam-jam sibuk. Warga yang melintas terjebak berjam-jam tanpa kepastian, sementara aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat lumpuh total akibat proyek yang dinilai amburadul tersebut.

Ironisnya, kendaraan proyek berupa mobil fuso pengangkut material dan alat berat dibiarkan parkir serta beroperasi di badan jalan aktif. Kondisi ini menyempitkan ruas jalan secara ekstrem, membuat kendaraan dari dua arah saling berebut ruang, hingga memicu kemacetan total yang tak terurai.

Lebih parah lagi, di lokasi proyek tidak terlihat adanya pengawasan yang memadai dari pihak Danantara Indonesia sebagai pelaksana kegiatan. Tidak ada petugas lapangan yang mengatur keluar-masuk kendaraan proyek, seolah keselamatan dan kenyamanan masyarakat bukan menjadi prioritas utama.

Masyarakat menilai proyek huntara yang seharusnya menjadi solusi pascabencana justru berubah menjadi masalah baru. Warga mengaku lelah, marah, dan kecewa karena harus menanggung dampak buruk dari kelalaian pengelolaan proyek yang dinilai tidak profesional.

“Kami ini korban banjir, sekarang malah jadi korban proyek. Jalan ditutup alat berat, kami terjebak berjam-jam tanpa kejelasan,” keluh seorang pengendara yang terjebak macet sambil menunjuk deretan truk fuso di lokasi proyek.

Tak hanya masyarakat umum, para sopir angkutan barang dan kendaraan logistik juga dirugikan. Keterlambatan distribusi barang tak terelakkan, sementara biaya operasional terus membengkak akibat kemacetan yang seharusnya bisa dicegah jika ada manajemen proyek yang tertib.

Ketiadaan pengawasan ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap tanggung jawab Danantara Indonesia. Proyek yang menggunakan ruang publik semestinya memiliki standar keselamatan dan pengaturan lalu lintas yang jelas, bukan justru membiarkan jalan umum berubah menjadi area parkir alat berat.

Hingga kemacetan berlangsung berjam-jam, tidak terlihat adanya koordinasi serius dengan pihak terkait untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Kondisi ini semakin memperkuat kesan bahwa proyek dikerjakan tanpa perencanaan matang dan tanpa empati terhadap penderitaan masyarakat terdampak.

Warga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan mengevaluasi proyek tersebut. Jika dibiarkan, proyek huntara pascabanjir ini dikhawatirkan tidak hanya mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga memperlihatkan wajah buruk pengelolaan proyek kemanusiaan yang semestinya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan malah menyengsarakan mereka.(FAHRID) Kaperwil Aceh